KBRI Tokyo Bantah Isu 2026 Jadi Tahun Terakhir Pekerja RI Bisa Masuk Jepang

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo membantah tegas kabar viral yang menyebut tahun 2026 akan menjadi batas terakhir masuknya pekerja asal Indonesia ke Jepang.

Dalam pernyataan resmi, KBRI menyatakan bahwa tidak ada kebijakan seperti itu yang pernah diumumkan oleh Pemerintah Jepang.

"Informasi yang beredar bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang adalah tidak benar. Pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal tersebut dan isu ini bukan bagian dari pembahasan resmi antara kedua negara," tegas pernyataan KBRI Tokyo, Selasa (15/7).

Menanggapi kegaduhan yang muncul di media sosial, KBRI mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang untuk tetap tenang dan fokus berkarya di bidang masing-masing, tanpa terpengaruh rumor yang tidak berdasar.

KBRI juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi norma, etika, serta hukum yang berlaku di Jepang.

"WNI diharapkan selalu menjaga kerukunan, dan menaati hukum Jepang, karena aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing," lanjut keterangan tersebut.

Hubungan antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 67 tahun disebut berjalan dengan sangat baik.

KBRI menekankan bahwa hubungan erat tersebut harus terus dijaga dan diperkuat, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat kedua negara.

Hingga Desember 2024, tercatat 199.824 WNI tinggal di Jepang, yang mencakup pekerja dari berbagai sektor, serta sekitar 7.000 pelajar dan mahasiswa.

Jumlah tersebut mewakili sekitar 5% dari total populasi warga negara asing di Jepang.

Pihak KBRI Tokyo menutup pernyataannya dengan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum diverifikasi.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan, dan selalu memeriksa kebenaran kabar sebelum menyebarkannya," tegas mereka.

Isu yang sempat viral ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya literasi digital dan ketelitian dalam menerima kabar, terlebih yang menyangkut hubungan antarnegara.