5 Pegawai Diduga Terima Suap dari Reza Gladys, BPOM Bilang Begini

Heboh pemberitaan tentang lima pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI diduga menerima suap dari pengusaha kosmetik Reza Gladys.

Dalam berita tersebut, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar pun menyebut sedang mendalami kemungkinan berita tersebut. Berita itu pun dipastikan hoaks atau bohong.

"BPOM rilis ada 5 orang pegawai BPOM terima uang suap dari Reza Gladys, Kepala BPOM Taruna Ikrar: masih dalam penyelidikan, mohon bersabar," isi narasi yang tersebar di media sosial.

Dalam keterangan resminya, BPOM RI menekankan Kepala BPOM Taruna Ikrar tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Lalu tidak ada pegawai BPOM yang menerima suap seperti yang diberitakan.

"'Isi pemberitaan telah menggiring opini negatif di tengah upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan termasuk kosmetik yang terus dilakukan pemerintah," pernyataan dari BPOM.

BPOM juga sudah bekerja sama dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah dan memberantas korupsi di bidang sediaan farmasi dan makanan lewat tiga langkah sebagai berikut:

Pendidikan: meningkatkan kesadaran integritas dan tata kelola bersih di lingkungan BPOM.

Pencegahan: memperkuat sistem agar tidak ada celah bagi praktik korupsi.

Penindakan: memastikan langkah hukum diambil bila terjadi pelanggaran.

Sementara itu sebelumnya pihak BPOM absen di persidangan Nikira Mirzani melawan Reza Gladys. Padahal sebelumnya Nikita sudah meminta pihak BPOM untuk hadir memberikan kesaksian terkait kasus dugaan produk kecantikan ilegal.

Nikita Mirzani dengan tegas mengatakan lebih baik BPOM dibubarkan jika tidak berani memberikan keterangan di pengadilan.

"Minggu depan sidang nggak ditunda, agendanya saksi ahli lagi. BPOM harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih. Harus datang ya BPOM, karena BPOM kan netral," ujar Nikita Mirzani.

"Kemarin kan bapakTarunanya bilang bersedia hadir kalau dibutuhkan. Kalau kita bikin skincare atau produk apapun kan harus melaluiBPOM. KalauBPOM nggak mau hadir, ya udah nggak usah adaBPOM,bubarin aja," sambungnya.