Andovi da Lopez Gaungkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke Pemerintah dan DPR

Andovi da Lopez ikut demo di depan gedung DPR MPR RI pada Senin (1/9). Andovi bersama massa lain menuntut 17+8 tuntutan kepada DPR dan pemerintah.

17 tuntutan pertama yang diberi batas waktu hingga 5 September 2025 di antaranya adalah membentuk tim investigasi kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarduin, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, serta memeriksa anggota DPR yang melecehkan aspirasi rakyat.

Sedangkan delapan tuntutan lainnya, seperti melakukan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik, sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, hingga TNI kembali ke barak diberi waktu penyelesaian setahun ke depan.

"Ini udah digodok dari seminggu, tapi konsolidasinya itu baru kemarin," kata Andovi ditemui ketika demo berlangsung.

Terkait sanksi jika pemerintah dan DPR tak memenuhi tuntutan, Andovi mengaku ia dan rekan-rekannya akan menentukan lagi bagaimana sanksi dan mekanismenya.

"Malam ini atau besok kita akan meeting sanksinya seperti apa. Kita harus ngomongin sanksi atau mekanismenya," tuturnya.

"Kita akan kawal terus sampai 5 September, next step-nya memang kita harus omongin lebih dalem," sambung Andovi.

Andovi da Lopez beberkan 17+8 tuntutan untuk DPR dan pemerintah/ Foto: Komario Bahar

Sementara itu terkait rekan sesama figur publik yang masih diam, Andovi mengaku menyayangkan sikap tersebut. Namun, dia membenci karena diam atau bersuara adalah hak setiap orang.

"Untuk diam menurut gue itu bentuk mengambil sikap, tapi mengambil sikap apa? Semua orang punya hak untuk bersuara, semua orang punya hak untuk dia. Permasalahannya kita sebagai orang Indonesia tinggal pintar melihat itu artinya apa," katanya.

"Gue nggak menyalahkan, tapi gua menyayangkan. Andovi da Lopez nggak menyalahkan yang diam, tapi menyayangkan," tutup Andovi.