Alasan KPAI Minta Program Kirim Anak Nakal ke Barak Militer Dihentikan

Jasra Putra, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dihentikan sementara.

KPAI ingin kebijakan itu dihentikan karena ingin melakukan evaluasi. Jasra juga menyebut surat edaran Dedi Mulyadi berpotensi melanggar hak anak.

"Kita kan sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi," kata Jasra di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (26/5).

"Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labelling dan non-diskriminasi. Karena penyebutan anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak. Yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus. Itu satu," lanjutnya melansir detikcom.

KPAI juga sudah meninjau langsung penerapan sarana dan prasarana di barak militer. Mereka menemukan fasilitas yang berbeda antara satu barak dan lainnya.

"Kita melihat dari sisi pelatih gitu ya. Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya. Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong," bebernya.

Pihak KPAI meminta lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan pada anak seperti sekolah hingga rumah rehat untuk melakukan evaluasi.

"Apakah ini selama ini tidak efektif lembaga-lembaga tersebut? Yang itu kan dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah kami tentu ingin ada hal ini dievaluasi dilakukan agar ada ketransparanan gitu ya. Baik dari sisi SDM, anggaran, maupun dukungan lainnya," kata Jasra.

"Nah oleh sebab itu teman-teman, hal yang perlu kami menjadi perhatian kami adalah karena satu angkatan ini sudah jalan, kami pengen evaluasi dari perubahan pelaku anak ini," lanjutnya.