Kontroversi Lora Fadil, Ayah Anggota DPRD Jember yang Viral Main Game Saat Rapat
Jagat media sosial belum lama ini dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan seorang anggota DPRD Jember tengah asyik bermain gim di ponselnya saat rapat resmi berlangsung.
Sosok tersebut adalah Achmad Syahri As Siddiqi, anggota Komisi D DPRD Jember dari Fraksi Gerindra.
Dalam video yang beredar luas, Syahri terlihat fokus pada layar ponsel sambil merokok di tengah rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas isu penting terkait layanan kesehatan, termasuk penanganan stunting dan fasilitas publik di Kabupaten Jember.
Video yang viral itu kemudian memunculkan reaksi keras dari warganet yang menilai perilaku tersebut tidak pantas dilakukan di ruang sidang formal yang membahas kepentingan masyarakat luas.
Kasus ini resmi diproses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember untuk pemeriksaan pelanggaran etik.
Sementara itu, Achmad Syahri As Siddiqi telah merilis video permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Jember, Ketua Umum Partai Gerindra, serta pimpinan DPRD.
Di tengah sorotan publik terhadap sang anggota dewan, nama ayahnya, Achmad Fadil Muzakki Syah, yang juga dikenal sebagai Lora Fadil, kembali ikut menjadi bahan pembicaraan. Lora Fadil adalah mantan anggota DPR-RI yang menjabat pada periode 2009-2014.
Sosok tersebut sebelumnya juga pernah viral dan menuai kontroversi di dunia politik nasional setelah diketahui kerap menjadi sorotan publik karena gaya hidupnya yang tidak biasa sebagai pejabat.
Salah satu yang paling ramai dibicarakan terjadi pada 2019. Dalam laporan detiknews kala itu, Achmad Fadil Muzakki Syah menuai sorotan karena datang ke Kompleks Parlemen Senayan bersama tiga istrinya sekaligus.
Tak lama setelah itu, Lora Fadil kembali viral setelah fotonya tertidur di ruang sidang DPR tersebar luas di media sosial.
Gaya hidup mewah dan citra kontroversialnya juga beberapa kali menjadi bahan perbincangan publik. Sebagai tokoh yang berasal dari keluarga pesantren di Jember, langkah-langkahnya di dunia politik kerap memancing pro dan kontra.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap perilaku wakil rakyat di daerah, sekaligus kembali membuka diskusi publik mengenai etika pejabat publik di ruang formal.
(KHS/KHS)
